Titik Ketiga Reses, Masyarakat Desa Pesawaran Keluhkan Jembatan Ambrol Hingga Polemik BPJS

BANDARLAMPUNG, DL – Mustika Bahrum secara marathon menggelar kegiatan serap aspirasi atau reses tahap 1 tahun anggaran 2025. Kali ini kegiatan digelar di balai desa, desa pesawaran, kecamatan kedondong, Kabupaten Pesawaran Sabtu, 22 Februari 2025.

Acara di hadiri kepala desa Pesawaran Azwan Feri, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan masyarakat sekitar yang akan menyampaikan aspirasi nya kepada wakil rakyatnya yang duduk di DPRD Provinsi Lampung.

Dalam sambutanya, Azwan Feri mengucapkan terimakasih dan selamat datang kepada Mustika Bahrum yang telah memilih desanya sebagai salah satu titik reses.

“Saya selaku kepala desa mengucapkan terimakasih kepada bapak Mustika Bahrum, mungkin beberapa aspirasi atau keluhan masyarakat yang nantinya muncul dapat diperjuangkan untuk masyarakat ” ujar Feri.

Sementara, dalam sambutanya Mustika Bahrum mengatakan bahwa kedatanganya dengan membawa program reses untuk menyerap aspirasi masyarakat desa Pesawaran. Ini juga sebagai bentuk bahwa sebagai wakil rakyat tidak pernah membeda – bedakan masyarakat yang di wakili nya.

” Saya hadir di desa Pesawaran ini sebagai ajang silaturahmi dan menyerap aspirasi masyarakat. Selain itu, saya hadir sebagai pelayan masyarakat yang telah menjadikan saya anggota DPRD di tingkat Provinsi yang tidak pernah saya beda – bedakan ” ujar Mustika.

Suntan Pengayom Makhga gelar adat Mustika Bahrum juga menyampaikan kepada masyarakat agar kedepan tidak lagi salah salam memilih wakil. Karena baru kali ini ada wakil rakyat yang asli putra daerah meliputi kecamatan Kedondong, Way Lima dan Way Khilau.

Miftahudin selaku perangkat desa mengungkapkan bahwa persoalan yang terjadi yakni pelayanan kesehatan khususnya BPJS, banyak masyarakat yang mengeluh karena BPJS-nya mati atau terblokir dirinya berharap Mustika Bahrum bisa membantu terkait polemik BPJS.

“Saya berharap kepada Bapak Mustika Bahrum dapat membantu terkait polemik BPJS, karena infrastruktur bagus namun pelayanan dasar kepada masyarakat tidak terpenuhi percuma juga” ujarnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *