BANDARLAMPUNG, DL – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung membentuk panitia khusus (pansus) Bank Lampung, Selasa (14/1).
Hal ini untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Lampung atas kegiatan operasional tahun buku 2018 dan 2019 (semester I) Bank Lampung, Selasa (14/1).
Langkah tersebut, tentunya demi meningkatkan kemandirian fiskal dalam pengelolaan keuangan daerah tahun 2016 sampai semester I 2019 dan pemeriksaan atas belanja modal infrastruktur tahun anggaran 2019 pada pemerintah Provinsi Lampung.
Dalam rapat paripurna tersebut, Watoni Noerdin dari fraksi PDI-P terpilih sebagi ketua Pansus. Kemudian, Wakil Ketua Pansus, Darlian Pone dari fraksi Golkar dan Mirzalie dari fraksi Golkar sebagai sekretaris.
Ketua DPRD lampung, Mingrum Gumay menjelaskan tujuan dari pembentukan Pansus Bank Lampung demi terciptanya pengawasan yang konstruktif terhadap kinerja pemerintah daerah untuk mendorong efektivitas pembangunan di Provinsi Lampung.
Selain itu, kata Mingrum, mendorong pemerintah provinsi untuk melakukan pembangunan secara akuntabel, transparan, dan terukur.
Sehingga, kata dia, kinerja pemerintah daerah yang dilaporkan pada laporan pertangungjawaban keuangan kepala daerah dapat mempertahankan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP).
Adapun targetnya, sambung anggota fraksi PDIP ini agar terlaksananya program pengawasan organisai perangkat daerah (OPD) untuk mendukung tercapainya LHP BPK RI terhadap laporan pertangungjawaban keuangan pemda provinsi Lampung.
Selain itu, terlaksananya evaluasi hasil audit atau laporan keterangan pertangungjawaban (LKPJ) kepala daerah oleh pansus DPRD Provinsi Lampung.
Selanjutnya, terlaksananya evaluasi hasil audit laporan pemeriksaan BPK RI oleh pansus DPRD Provinsi Lampung. Kemudian, mengevaluasi penerapan peratuaran daerah (perda) dan peraturan gubernur (pergub) minimaal satu perda setiap komisi dalam kurun waktu tiga bulan.
Sementara itu, Ketua Pansus Bank Lampung, Watoni Noerdin merasa
optimis bahwa pansus ini akan bekerja sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan.
“Kedepan, kita akan bakal menyusun, mekanisme dan metode kerja yang akan dijalankan besok hingga batas waktu yang telah ditentukan pada 24 Januari mendatang,” ucap dia. (Red)
