BANDARLAMPUNG, DL – Rasionalisasi anggaran oleh pemerintah daerah provinsi Lampung berdampak pada sektor yang lainnya. Sehingga kaum petani lebih diuntungkan.
Hal itu untuk mendukung kebijakan Pemprov Lampung yakni Lampung Berjaya, Petani berjaya, maka anggaran dialihkan banyak ke sektor itu.
“Untuk menunjang itu harus maka banyak anggaran yang dialihkan ke sektor tersebut (pertanian) untuk mendukung program petani berjaya,” kata Anggota Komisi IV DPRD Lampung, Midi Iswanto, Jumat (22/11/2019).
Saat ini keluhan masyarakat untuk di dapil VII ini, adalah soal ketersediaan air, yang sampai berbulan bulan kekurangan air, sehingga disana perbaikan irigasi, saluran yang masuk ke wilayah pertanian.
“Sehingga pos-pos anggaran itu banyak rasionalisasi ke bidang itu, Dapil kita itu banyak keluhan, yakni yang biasanya musim tanam itu dua kali, ini baru sekali, karena daerah irigasi yang airnya sulit, itu karena kering terlalu lama, pecah pecah tanah, sehingga terjadi retakan saluran drainase, retak itu yang menimbulkan debit air bercucuran di jalan, maka arahnya kesana, itu tuntutan masyarakat perbaikan irigasi, sumur bor, drainase,” katanya.
Meski demikian, kata Politisi Partai Demokrat ini, bidang Infrastruktur tetap berjalan, tapi yang berkaitan dengan pertanian.
“Karena memang bidangnya disitu, tapi karena kaitannya dengan dana terbatas, itu hampir merata. Terutama infrastuktur di wilayah Kota Gajah, Seputih banyak, Rumbia. Maka saat kita reses ke dapil, itulah kita jelaskan mana jalan Kabupatan, Provinsi dan nasional, maka disitu kita jelaskan kepada aparat desa, nanti mereka juga menjelaskan ke masyarakat,” jelasnya.
Ketua Perpadi Lampung, itu mengatakan untuk dampak kekeringan saat ini, banyak anggota dari perpadi yang punya pabrik-pabrik penggilingan padi banyak tutup, karena tidak bisa mengolah bahan baku.
“Mau mengolah bahan baku (gabah) tidak mampu, maka harus disingkronkan itu antara harga beli gabah kemudian dengan kualitas beras setelah pengolahan. Kenapa banyak anggota saya saat ini banyak tutup karena bahan bakunya gak ada, ada tapi kan terlalu tinggi harganya,” ucapnya.
Soal kondisi alam ini tidak bisa ditolak tolak, maunya pemerintah kan panen itu bisa tiga kali dalam setahun, akan tetapi kan ini melihat kondisi alam.
“Kalau kata orang jawa itu ada bahasa Kolo Mongso (ada massanya), artinya jika disaat belum waktunya menanam ditanamkan, maka adanya hama,” katanya.
Pemerintah itu mencanangkan setahun itu tiga kali tanam, tapi kan program itu kurang berhasil, sehingga tidak bisa dipaksakan. “Maka wajar, jika masyarakat banyak menghendaki pola lama, yakni setelah tanam padi kemudian panen, diseling palawija (tanaman sayuran atau jagung), baru tanam padi lagi kalau itu memang benar,” katanya.
Dia menyebutkan untuk hasil padi yang berkualitas itu adanya di 4 Kabupaten di Lampung, yakni Lampung tengah, Lamtim, Lamsel, Tulangbawang.
“Empat kabupaten itu penyangganya, jika soal padi,” pungkasnya. (drm/red)
