Rakor Antisipasi Pelanggaran Pidana Pemilihan, Ini Kata Koordinator Gakkumdu Pesawaran Mutholib

PESAWARAN, DL – Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pesawaran yang terdiri dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Polres Pesawaran dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Pesawaran menggelar rapat koordinasi (rakor) mengambil tema ‘Antisipasi Pelanggaran Pidana Pemilihan’, yang digelar di kantor Gakkumdu Pesawaran Desa Kutoarjo Kecamatan Gedongtataan, Rabu (30/9/2020).

Dalam Rapat Kordinasi tersebut, Koordinator Gakkumdu Pesawaran Mutholib mengatakan, tujuan rakor itu untuk menguatkan kesiapan dan persiapan serta menyamakan persepsi dalam penanganan pelanggaran pidana pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran tahun 2020.

“Rakor Gakkumdu itu dalam tahapan kampanye 27 September – 5 Desember. Dan tugasnya adalah melakukan pengawasan dan pemprosesan jika ditemukan pidana pemilihan,” jelas Mutholib.

Mutholib yang juga Kordiv Penindakan Pelanggaran Bawaslu Pesawaran itu mengatakan, aspek-aspek yang dibahas dalam rakor yakni soal
Regulasi Undang-Undang no 8 tahun 2015 dan Undang-Undang no 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

“Dimana didalamnya memuat tentang pasal-pasal yang mengatur pidana pemilihan, khususnya tentang pasal 187A ayat 1 tentang politik uang, serta peraturan bersama antara Bawaslu, Polri dan Kejaksaan tentang Gakkumdu tahun 2020 tentang tata cara penanganan dugaan pelanggaran pelanggaran pidana pemilihan,” jelas Mutholib.

Menurutnya kegiatan itu dihadiri oleh Koordinator Gakkumdu baik dari Bawaslu Pesawaran, Polres Pesawaran, Kejaksaan Negeri Pesawaran.

Selain itu, berdasarkan peta kerawanan Pilkada 2020 di delapan kabupaten/kota yang dilakukan Polda Lampung, ditemukan adanya Beberapa potensi konflik yang terjadi pada Pilkada 9 Desember mendatang.

Diantaranya, netralitas ASN sesuai dengan pasal 188 larangan keterlibatan pejabat negara, netralitas ASN dan Kepala Desa juga dapat di pidana pemilihan. Selain itu juga soal politik uang merata di seluruh wilayah termasuk politisasi bantuan sosial (bansos), ancaman kesehatan di masa pandemi Covid-19,  hoaks atau kampanye hitam dan rebutan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan (ormas) adat.

“Selain hal tersebut, Gakkumdu juga membahas mengenai tata cara penanganan pelanggaran berstandar protokol kesehatan covid-19 dalam tahapan pilkada ini,” ucapnya.

Mutholib menambahkan, kegiatan itu juga menuntut peran serta dari Kejaksaan dalam Sentra Gakkumdu, kewenangan pengawas pemilihan, dan dinamika Pilkada Kabupaten Pesawaran Tahun 2020.

“Oleh karena itu dibutuhkan konsolidasi antara gakkumdu dan Bawaslu kecamatan. Sehingga baik gakkumdu dan Bawaslu serta Kejaksaan dan Kepolisian memiliki pemahaman yang sama. Mengingat waktu penangan pelanggaran hanya dibatasi 3 – 2 hari,” tandasnya. (fik)