Mark Up Tukin Pegawai Kejari Bandarlampung Rugikan Negara Rp 1,88 M

Bandarlampung, DL- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung resmi menyidik dugaan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandarlampung tentang mark up atau penggelembungan tunjangan kinerja (tukin) atau remunerasi pegawai Kejari Bandarlampung.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Lampung Hutamrin mengatakan, dugaan tindak pidana korupsi tersebut menyebabkan kerugian negara mencapai Rp1,8 Miliar.

Hutamrin menuturkan, indikasi tindak pidana korupsi di Kejari Bandarlampung berdasarkan laporan hasil pengawasan (LHP) bidang pengawasan, tentang pemotongan tunjangan kinerja atau remunerasi pegawai Kejari Bandarlampung yang dilakukan oleh pegawai bagian keuangan Kejari Bandarlampung.

“Dengan adanya peningkatan status penyidikan terhadap pegawai Kejaksaan Negeri Bandarlampung, artinya kita tidak hanya tajam ke bawah dan ke atas tapi juga ke samping. Jadi siapapun yang melakukan tindak pidana akan kita tindak sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegas Hutamrin saat konferensi pers di kantor Kejati Lampung, Senin (31-10-2022).

Adapun modus operandi yang dilakukan dalam tindak pidana korupsi ini adalah L selaku bendahara pengeluaran Kejari Bandarlampung bersama B selalu Kaur Kepegawaian, Keuangan dan PNBP Kejari Bandarlampung dan S selaku operator SIMAK BMN Kejari yang diperbantukan sebagai Pembuat Daftar Gaji telah melakukan mark up atau penggelembungan besaran tukin beberapa pegawai Kejari Bandarlampung.

Kemudian setelah uang tersebut masuk ke rekening pegawai yang dimaksud, langsung dilakukan penarikan/pendebetan secara otomatis pada hari yang sama berdasarkan surat permintaan penarikan/pengembalian kepada pihak bank yang dibuat oleh Kaur Keuangan dengan mengatasnamakan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bandarlampung.

Selanjutnya para terduga pelaku mengajukan Tukin ke rekening bank yang sudah tidak digunakan lagi untuk menerima Tukin dimana sebelumnya Tukin dibayarkan melalui rekening Bank BNI, namun sejak bulan Maret 2022 Tukin dibayarkan melalui rekening Bank Mandiri namun pengajuan Tukin ke rekening Bank BNI tetap dilakukan (double klaim).

Lalu para terduga pelaku mengajukan Tukin ke rekening BRI yang bukan digunakan untuk menerima pembayaran Tukin melainkan untuk menerima pembayaran gaji, sehingga menyebabkan indikasi kerugian negara sejumlah Rp.1.880.162.758.

Dari jumlah tersebut, kata Hutamrin, sebesar Rp780 juta telah dikembalikan, sehingga sekitar Rp1,1 Miliar lainnya belum dikembalikan.

“Dengan dasar minimal dua alat bukti yang kita dapat dalam proses pemeriksaan dari bidang pengawasan, statusnya sudah ditingkatkan kepada penyidikan, yaitu berdasarkan surat penyidikan print 03/L.8/Fd. 1/10/2022 tanggal 4 Oktober tahun 2022,” jelas Hutamrin.

Hutamrin menambahkan, dugaan tindak pidana korupsi ini diduga dilakukan sejak 2021 sampai tahun 2022. Dugaan tipikor ini mulai terendus bidang pengawasan dan dilakukan penyelidikan sejak awal 2022, hingga saat ini ditingkatkan menjadi penyidikan.

“Untuk penetapan tersangka nanti kita tentukan di dalam proses penyidikan siapa yang paling bertanggungjawab, nanti kita umumkan,” ungkapnya.

Hutamrin menyebutkan, hingga saat ini pihaknya telah melakukan pemeriksaan lebih dari 10 orang saksi baik dari pihak pegawai Kejari Bandarlampung maupun dari instansi lain seperti beberapa bank pemerintah.

“Jadi kita mengharapkan dukungan dan partisipasi masyarakat seluruh wilayah Lampung. Kita tidak terbang pilih, tapi kita juga pakai hati nurani dalam penentuan ataupun penegakan hukum,” pungkasnya.(Ca)