Kinerja DKP Lampung Bobrok, DPRD Soroti Serapan Anggaran Minim

BANDARLAMPUNG, DL – DPRD Lampung Pertanyakan serapan anggaran di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung baru 11 persen hingga triwulan kedua.

Sekretaris Komisi II DPRD Lampung Joko Santoso, mengatakan bahwa dari 4 dinas yang dipanggil rapat dengar pendapat (RDP), hanya DKP Lampung yang serapan anggarannya baru 11 persen di triwulan kedua ini. Padahal katanya itu anggaran total APBD murni 2019 Rp. 59 Miliar. Artinya hanya sedikit yang terserap.

“Ini sangat jomblang jika dibandingkan dengan dinas yang lain yang kita panggil hari ini untuk RDP, seperti dinas pariwisata itu justru sudah mencapai 40 persen serapan anggarannya,” ungkapnya usai hearing, Rabu (24/07/2019) sore.

Akibat itu, pihaknya menegur DKP agar bisa meningkatkan serapan anggaran tersebut.

“Karena jika ini hingga habis waktu anggaran murni, maka akan dipertimbangkan untuk pembahasan di APBD Perubahan mendatang. Dengan melihat mana program yang betul betul menyentuh rakyat,” katanya.

Selain itu juga komisi II mempertanyakan rasionalisasi anggaran pembangunan dermaga tiang pancang tahun anggaran 2019, yang sebelumnya senilai Rp. 22 Miliar.

“Mereka beralasan adanya rasionalisasi itu karena perintah atasan (Sekda). Kemudian serapan anggaran minim juga beralasan karena pergantian pimpinan di DKP. Ini kan institusi bukan perorangan, harusnya mereka sudah merencanakan, (beralasan karena seringnya pergantian pimpinan), ” tegasnya.

Sementara itu Plt Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Lampung Makmur Hidayat membenarkan bahwa pihaknya dipanggil hari ini dalam RDP terkait target dan capaian serta kegiatan dari DKP Lampung.

“Intinya semua kegiatan di DKP Lampung,”singkatnya.(advertorial)