BANDARLAMPUNG, DL – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung Wahrul Fauzi Silalahi pertanyakan soal komitmen Gubernur Lampung Arinal Djunaidi terhadap Petani Berjaya.
Karena menurutnya, sampai sejauh ini, program tersebut sifatnya masih normatif.
“Memang kemarin sering terdengar petani berjaya, nelayan berjaya, tapi kita lihat program itu sifatnya masih normatif, belum menunjukkan kegiatan untuk memastikan kejayaan tadi,” ungkap Wahrul Fauzi Silalahi saat diwawancarai di kantor DPRD Lampung, Senin (25/11/2019) sore.
Menurutnya, Bagaimana Gubernur dapat wujudkan petani berjaya, jika anggaran untuk itu tidak begitu signifikan peningkatannya.
“Soal bagaimana kegiatan di dinas pertanian, kepastian bibitnya, pupuk, disiplin pupuk untuk diambil masyarakat seperti apa? , apalagi sekarang pupuk susah didapatkan masyarakat, belum lagi yang bohong-bohongan. Maka kemarin itu, kita pertanyakan soal bagaimana database petani. Kita minta data pemetaan petani, mana yang sudah membaik, mana yang sedang, di Lampung ini. kemudian soal hama, itu harus ada road map, untuk proyeksi kedepan, hulu dan hilir harus klir,” tegasnya.
Selain itu soal lumbung ternak, Gubernur bilang ada program ternak, tapi kata Politisi Partai NasDem ini, dia melihat itu hanya copy paste.
“Saya melihat itu masih copy paste dari tahun sebelumnya. Maka rekomendasi kemarin dari hasil hearing, di sektor pertanian, harus jelas,” tegasnya.
Dia mengungkapkan, saat hearing kemarin, Hanya 160 koperasi yang aktif, ini seperti apa aktifnya, apakah hanya sekedar aktif laporan ke dinas, ini harus jelas ekonomi untuk masyarakat bawah.
“Ini untuk lahan juga, masih adanya ilegal loging, maka harus diperkuat tim gakumdu untuk penangkapan ilegal loging, maka anggarannya harus diperkuat, apalagi ini pembahasannya sangat mepet hanya beberapa hari saja,” tegasnya.
Wahrul juga menyinggung soal ketua Pakar petani berjaya yang diambil Pemprov Lampung.
“Ketua pakar petani berjaya harus betul betul paham dengan tugas yang diberikan, maka semua OPD harus tegak lurus untuk wujudkan petani berjaya itu. Kerangka yang dibangun jangan sampai distorsinya tidak sesuai. Apalagi banyak kita temukan kemarin, kualitas bibit padi itu tidak sesuai, artinya rusak ini bibit,” tandasnya.
Anggota Komisi IV DPRD Lampung yang juga Ketua Perpadi Lampung, juga mengatakan untuk dampak kekeringan saat ini, banyak anggota dari perpadi yang punya pabrik-pabrik penggilingan padi banyak tutup, karena tidak bisa mengolah bahan baku.
“Mau mengolah bahan baku (gabah) tidak mampu, maka harus disingkronkan itu antara harga beli gabah kemudian dengan kualitas beras setelah pengolahan. Kenapa banyak anggota saya saat ini banyak tutup karena bahan bakunya gak ada, ada tapi kan terlalu tinggi harganya,” ucapnya.
Soal kondisi alam ini tidak bisa ditolak tolak, maunya pemerintah kan panen itu bisa tiga kali dalam setahun, akan tetapi kan ini melihat kondisi alam.
“Kalau kata orang jawa itu ada bahasa Kolo Mongso (ada massanya), artinya jika disaat belum waktunya menanam ditanamkan, maka adanya hama,” katanya.
Pemerintah itu mencanangkan setahun itu tiga kali tanam, tapi kan program itu kurang berhasil, sehingga tidak bisa dipaksakan. “Maka wajar, jika masyarakat banyak menghendaki pola lama, yakni setelah tanam padi kemudian panen, diseling palawija (tanaman sayuran atau jagung), baru tanam padi lagi kalau itu memang benar,” katanya. (rm/red)
