BANDARLAMPUNG, DL – 10 (sepuluh) halaman amanat Presiden PKS yang dibacakan Ahmad Mufti Salim, Ketua Umum DPW PKS Lampung pada upacara peringatan detik-detik proklamasi, di halaman kantor DPW PKS Lampung, Sabtu (17/8/2019).
Mengetengahkan tentang kondisi demokrasi di Indonesia yang belum sepenuhnya benar sekaligus solusi agar Indonesia harus berada dalam jalur demokrasi yang substansial bukan demokrasi prosedural.
“Secara prosedural, Indonesia telah mampu menjalankannya dengan cukup baik, damai, lancar tanpa ada konflik yang berkepanjangan. Pasca reformasi, Indonesia memang keluar dari jebakan otoriterianisme Orde Baru, namun Indonesia hingga kini masih belum berhasil menuntaskan transisi demokrasinya. Indonesia masih belum mampu naik kelas menjadi Demokrasi Substansial,” kata Presiden PKS dalam amanatnya yang dibacakan oleh Ahmad Mufti Salim, Ketua PKS Lampung
Dalam amanat Presiden PKS yang dibacakan oleh Ahmad Mufti Salim, Ketua Umum PKS Lampung juga mengungkapkan tentang4 (empat) jebakan pada demokrasi prosedural diantaranya: jebakan politik berbiaya tinggi, jebakan politik hegemoni oligarki, jebakan politik yang saling menyandra dan jebakan politik yang hanya berputar pada dirinya tanpa ada dampk positif bagi kesejahteraan rakyat.
“Tentu saja, kita agar demokrasi kita semakin baik dan berdampak kepada kesejahteraan rakyat, maka kita harus mulai berbenah dan masuk ke dalam demokrasi substansial,” kata alumni Ponpes Krapyak Yogyakarta menyampaikan amanat Presiden PKS.
Indikator-indikator demokrasi substansial antara lain: pertama, demokrasi harus benar-benar memberi ruang partisipasi bagi semua anak bangsa, tanpa ada hambatan apa pun untuk masuk ( _barrier to entry_ ), terutama dalam sisi hambatan-hambatan primordial maupun hambatan-hambatan finansia. Kedua, Kedua, Demokrasi harus dijalankan dengan aturan hukum ( _rule of law_ ) dan etika ( _rule of ethics_ ). Demokrasi itu berdimensi kebebasan ( _freedom_ ) sekaligus pembatasan ( _constraining_ ). Ketiga, negara harus dikelola dengan tata kelola yang baik ( _Good Governance_ ), dan ke-empat, negara Harus Menjamin dan Melindungi Hak Asasi Rakyatnya ( _Human Rights_ ).
Ahmad Mufti Salim mengungkapkan. bahwa Amanat Presiden PKS yang dibacakannya, juga di bacakan oleh 33 Ketua DPW PKS se Indonesia lainnya.
“Kita di 34 provinsi, seluruhnya melaksanakan upacara peringatan detik-detik proklamasi. Sehingga amanat Presiden PKS juga dibacakan di 34 provinsi,” ungkap Alumni Universitas Kebangsaan Malaysia. (fy/red)
