Ini 32 Perusahaan yang Menggelembungkan Harga Sapi, 12 Kartel Kena Denda Rp59,6 Miliar, Dua di Lampung

BANDARLAMPUNG, DL – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menggelar forum diskusi bersama jurnalis di kantor wilayah II KPPU Lampung, Jumat (17/7/2020).

Diskusi tersebut dalam rangka memberikan penjelasan terkait dengan perkembangan Kegiatan Pencegahan dan Penegakan Hukum, Kantor Wilayah II KPPU.

Dalam kesempatan itu, Guntur Saragih selaku Komisioner KPPU saat membuka acara tersebut merasa senang bahwa selama Empat bulan terakhir ini pihaknya baru dapat mengadakan acara pertemuan bersama Jurnalis terkait Perkembangan Kegiatan Pencegahan dan Penegakan Hukum di KPPU.

Direktur Investigasi KPPU Govera Panggabean mengungkapkan, bahwa pihaknya menerima laporan terkait daging sapi yang dihasilkan oleh 32 perusahaan penggemukan sapi yang tersebar di Jawa dan Lampung

“Putusan Peninjauan Kembali Terkait
Putusan Perkara NO. 10/KPPU-1/2015, Tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 11 dan Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5. Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Perdagangan Sapi Impor di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (JABODETABEK),” kata Govera.

Berdasarkan grafik realisasi impor sapi tersebut, Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut:

Bahwa Terlapor kewajibannya untuk merealisasikan ijin impor sesuai dengan Surat Persetujuan Impor (SPI) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Bahwa dengan tidak direalisasikan jumlah kuota sesuai dengan persetujuan impor yang telah ditetapkan maka berakibat pada berkurangnya stok sapi.

“Unsur Pasal 19 Huruf c UU NO. 5
Tahun 1999, Unsur Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli Dan Atau
Persaingan Usaha Tidak Sehat, Bahwa tindakan penahanan pasokan yang dilakukan para Terlapor dengan cara
tidak merealisasikan jumlah kuota impor sapi (SPI) yang telah disetujui oleh pemerintah dan melakukan rescheduling sales telah menimbulkan dampak pada kenaikan harga yang tidak wajar yang merugikan kepentingan konsumen. Dengan demikian, unsur Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan atau
persaingan Usaha Tidak Sehat terpenuhi,” jelasnya.

Berdasarkan hal tersebut,  KPPU meminta 12 perusahaan kartel daging sapi impor segera membayar denda Rp59,6 miliar atas putusan Mahkamah Agung (MA)  yang menolak peninjauan kembali (PK) 12  importir daging sapi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Tangerang.

Berdasarkan putusan PK Nomor: 113 PK/Pdt.Sus-KPPU/2019, PT Great Giant Livestock wajib membayar denda Rp9,3 miliar dan PT Nusantara Tropical Farm kena denda Rp3,8 miliar.

“Denda itu harus disetor ke kas negara,” kata Direktur Investigasi KPPU, Govera Panggabean kepada para wartawan di Kantor Wilayah II KPPU Lampung.

Kepada para wartawan, KPPU menyebutkan 12 perusahaan importir itu adalah PT Great Giant Pineapple (sebelumnya PT Nusantara Tropical Farm) sebagai Pemohon I, PT Great Giant Livestock sebagai Pemohon II, PT Kadila Lestari Jaya sebagai Pemohon III, PT Andini Karya Makmur sebagai Pemohon IV, PT Lembu Jantan Perkasa sebagai Pemohon V, PT Widodo Makmur Perkasa sebagai Pemohon VI, PT Pasir Tengah sebagai Pemohon VII, PT Catur Mitra Taruma sebagai Pemohon VIII, PT Andini Agro Loka sebagai Pemohon IX, PT Tanjung Unggul Mandiri dan PT Brahmana Perkasa Sentosa sebagai Pemohon X, dan PT Rumpinary Agro Industry sebagai Pemohon XI.

Dalam putusan KPPU juga menghukum 32 perusahaan membayar uang denda dengan jumlah variatif. Di antaranya PT Kadila Lestari Jaya (Rp2 miliar), PT Andini Karya Makmur (Rp1,9 miliar), PT Lembu Jantan Perkasa (Rp3,3 miliar), PT Widodo Makmur Perkasa (Rp5,8 miliar), PT Pasir Tengah (Rp4,7 miliar), PT Catur Mitra Taruma (Rp1,3 miliar), PT Andini Agro Loka (Rp1,4 miliar), PT Tanjung Unggul Mandiri (Rp21,3 mliar), PT Brahmana Perkasa Sentosa (Rp803 juta), dan PT Rumpinary Agro Industry (Rp3,3 miliar)

Menurut Govera Panggabean, akibat praktek kartel perusahaan tersebut, harga daging sapi selalu naik menjelang hari-hari besar keagamaan terutama Ramadan dan Idulfitri. Hal ini terjadi karena para terlapor tidak memenuhi kewajiban untuk merealisasikan izin impor sesuai dengan Surat Persetujuan Impor (SPI) yang ditetapkan pemerintah.

“Akibatnya, stok sapi berkurang di pasaran, dan harga naik,” jelas Govera.

Dalam dugaan pelanggaran, Tim Investigator KPPU menyatakan terdapat pengaturan yang difasilitasi Asosiasi Produsen dan Feedlot Indonesia (APFINDO) terkait pengajuan kuota impor. Selanjutnya terjadi pengaturan penjualan ke konsumen.

Atas dugaan tersebut, para terlapor menyatakan perusahaannya melakukan rescheduling sales dalam rangka menjaga pasokan hingga akhir tahun karena tidak terdapat jaminan kepastian jumlah kuota untuk selanjutnya. KPPU berpendapat pengaturan penjualan (rescheduling sales) yang dilakukan para terlapor dikategorikan sebagai bentuk penahanan pasokan sapi ke pasar.

“Dengan tidak direalisasikan jumlah kuota sesuai dengan persetujuan impor yang ditetapkan berakibat pada berkurangnya stok sapi di pasaran. Terbukti adanya rescheduling sales yang dikategorikan sebagai sebagai pengaturan pasokan yang berdampak pada kenaikan harga daging sapi,” ungkap Govera.

Berikut daftar 32 perusahaan tersebut:

1. PT Andini Karya Makmur, selaku Terlapor I;
2. PT Andini Persada Sejahtera selaku Terlapor II;
3. PT Agro Giri Perkasa selaku Terlapor III;
4. PT Agrisatwa Jaya Kencana selaku Terlapor IV;
5. PT Andini Agro Loka selaku Terlapor V;
6. PT Austasia Stockfeed selaku Terlapor VI;
7. PT Bina Mentari Tunggal selaku Terlapor VII;
8. PT Citra Agro Buana Semesta selaku Terlapor VIII;
9. PT Elders Indonesia selaku Terlapor IX;
10. PT Fortuna Megah Perkasa selaku Terlapor X;
11. PT Great Giant Livestock selaku Terlapor XI;
12. PT Lembu Jantan Perkasa selaku Terlapor XII;
13. PT Legok Makmur Lestari selaku Terlapor XIII;
14. PT Lemang Mesuji Lestary selaku Terlapor XIV;
15. PT Pasir Tengah selaku Terlapor XV;
16. PT Rumpinary Agro Industry selaku Terlapor XVI;
17. PT Santosa Agrindo selaku Terlapor XVII;
18. PT Sadajiwa Niaga Indonesia selaku Terlapor XVIII;
19. PT Septia Anugerah selaku Terlapor XIX;
20. PT Tanjung Unggul Mandiri selaku Terlapor XX;
21. PT Widodo Makmur Perkasa selaku Terlapor XXI;
22. PT Kariyana Gita Utama selaku Terlapor XXII;
23. PT Sukses Ganda Lestari selaku Terlapor XXIII;
24. PT Nusantara Tropical Farm selaku Terlapor XXIV;
25. PT Karya Anugerah Rumpin selaku Terlapor XXV;
26. PT Sumber Cipta Kencana selaku Terlapor XXVI;
27. PT Brahman Perkasa Sentosa selaku Terlapor XXVII;
28. PT Catur Mitra Taruma selaku Terlapor XXVIII;
29. PT Kadila Lestari Jaya selaku Terlapor XXIX;
30. CV Mitra Agro Sangkuriang selaku Terlapor XXX;
31. CV Mitra Agro Sampurna selaku Terlapor XXXI;
32. PT Karunia Alam Sentosa Abadi selaku Terlapor XXXII.

Dari 32 perusahaan hanya 2 perusahaan yang menerima putusan KPPU A QUO, yaitu Terlapor III/PT. Agro Giri Perkasa Dan Terlapor XXV/PT. Karya Anugerah Rumpin. (Fik)