BANDARLAMPUNG, DL – Anggaran Pemilihan Walikota (Pilwako) Bandarlampung tahun 2020 dipastikan aman tanpa ada masalah apapun.
Hal itu diungkapkan oleh Walikota Bandarlampung Herman HN usai mengikuti Rapat Paripurna di Ruang sidang DPRD Kota, Jumat (14/8/2020).
“Ya tidak ada masalah, saya sudah ketemu KPU dan Bawaslu, kemarin. Pokoknya pemilu harus berjalan lancar, enggak ada yang terhambat,” ungkap Herman HN.
Akan tetapi Herman mengaku pencairannya bertahap.
“Namun enggak bisa sekaligus karena Covid-19 ini dana kita terbatas. Tidak ada terlambat, berapa dananya kita akan support, tapi kalau bayar sekaligus tidak bisa,” jelasnya.
Sebelumnya, Kamis (13/8/2020) kemarin, KPU dan Bawaslu Kota Bandarlampung mengadakan pertemuan dengan Herman HN.
Ketua KPU Kota Bandarlampung Dedi Triyadi mengatakan, anggaran KPU yang ada saat ini hanya cukup untuk tahapan pendaftaran pasangan calon pada awal September mendatang.
Pencairan anggaran Pilwakot Bandarlampung bagi KPU, saat ini, baru 41 persen atau Rp16 miliar dari nilai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang disepakati sebesar Rp39 miliar.
“Masih Rp23 miliar lagi. Dari anggaran itu kita butuh Rp10 miliar-an untuk logistik kampanye, sudah itu Rp13 miliar nya untuk pembayaran honor penyelenggara adhoc seperti KPPS,” ujar Dedi.
Dalam pembahasan dana Pilkada Bandarlampung, Herman HN menyampaikan pencairan anggaran tidak bisa langsung 100 persen.
Pemerintah Kota Bandarlampung, baru akan mencairkan anggaran sebesar Rp10 miliar dalam waktu dekat. “Di Agustus ini Rp5 miliar, nanti September Rp5 miliar,” ungkap Dedi.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Bandarlampung Candrawansah mengatakan anggaran pengawasan hanya akan bertahan hingga akhir bulan ini.
Anggaran pengawasan yang direalisasikan pemerintah Kota Bandarlampung baru mencapai 37 persen dari NPHD sebesar Rp18 miliar.
Meski demikian, Candrawansah mengaku pengawasan pilkada belum menemui kendala.
“Jadi kita masih berpikir positif, Pemerintah Kota Bandarlampung akan merealisasikan kebutuhan Bawaslu,” terangnya. (red)
