BANDARLAMPUNG, DL – Dinas Pendidikan Provinsi Lampung belum memasukan anggaran pembangunan SMK di Kecamatan Panjang, pada RAPBD murni 2020 mendatang.
Hal tersebut terkuak, usai komisi V DPRD Provinsi Lampung menggelar hearing dengan Dinas Pendidikan, Selasa (19/11/2019) sore.
“Kita tanyakan tadi apakah pembangunan SMK di Panjang, sudah masuk di RAPBD 2020, jawaban disdik belum,” ujar Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung Yusirwan, usai hearing.
Namun, dari hasil hearing pembangunan SMK tersebut di prioritaskan pembahasannya di tahun 2020, dan bisa saja dimasukan anggarannya pada RAPBD perubahan 2020, atau RAPBD Murni 2021.
“Mungkin masuk di perubahan 2020, mungkin murni, tapi kata kadis tadi mereka serius, untuk besaran anggaran belum dibahas, ” ungkapnya.
Untuk syarat pendirian, minimal 2 hektar, namun informasi yang didapat luas lahan tersebut tidak mencapai batas mininal. Lahan tersebut milik pemprov Lampung di kawasan esk transmigrasi kecamatan Panjang.
“Tapi ada rencana mau dibuat tingkat, biar luasannya mencapai 2 hektar itungannya,” jelas anggota DPRD Lampung dapil Kota Bandarlampung ini.
Wacana pendirian SMK yang difokuskan pada sektor pariwisata tersebut, usai Komisi V DPRD Provinsi Lampung melaksanakan reses pada awal November 2019 lalu, dan menyerap aspirasi masyarakat Panjang, yang sangat membutuhkan keberadaan SMK. (dl/red)
