BANDARLAMPUNG, DL – Dugaaan kebijakan sepihak Pemprov Lampung tanpa melibatkan DPRD dalam melakukan rasionalisasi APBD 2019, ditaksir bisa menyulut dampak negatif secara politik sekaligus mengusik keharmonisan hubungan.
“Gubernur memang mempunyai otoritas mengambil kebijakan soal rasionalisasi anggaran, tapi tidak berarti mengabaikan fungsi DPRD dalam hal pengawasan kebijakan anggaran,” ujar Akademisi Universitas Lampung, Yusdianto saat dihubungi, Senin (29/7/2019).
Menurutnya, Sekda atau TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) harus benar-benar memperhatikan kasuistis ini. Jika tidak, bakal menimbulkan banyak pertanyaan. “Saat DPRD menjalankan fungsi pengawasan kebijakan anggaran, tentu menjadi pertanyaan apa dalilnya, kenapa tidak dilibatkan,” tuturnya.
Karena itu, sambung Yusdianto, untuk menjaga hubungan politis dan keharmonisan eksekutif dengan legislatif, maka mesti ada tembusan walaupun tidak mendetail. Jadi tidak ada yang merasa dikesampingkan.
“Sebab namanya roda pemerintahan, selain eksekutif perlu adanya persetujuan legislatif. Terlebih menyangkut soal anggaran. Bila salah satu pihak terabaikan, khawatir kemudian hari bisa berdampak negatif. Selain hubungan yang tidak harmonis, tidak menutup kemungkinan bisa tersandung hukum,” terangnya.
Diberitakan sebelumnya, tindakan rasionalisasi APBD 2019 yang dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung, dinilai DPRD merupakan tindakan sepihak tanpa koordinasi.
Diketahui perintah rasionalisasi tersebut dituangkan dalam surat tanggal 1 Juli lalu nomor 903/1166/VII.02/2016 yang ditanda tangani Pj Sekdaprov, Fahrizal Darminto selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Ketua DPRD Lampung, Dedy Aprizal mengatakan tindakan rasionalisasi itu belum ada pembahasan dengan Badan Anggaran (Banggar) legislatif. Meski sejatinya, kata dia, hal itu dilakukan pada saat pembahasan APBD Perubahan.
“Sampai saat ini belum ada pembahasan di DPRD, karena rasionalisasi dibahas pada saat pembahasan APBDP. Setelah DPRD mengesahkan pertangungjawaban APBD 2018,” tutur Dedy, Senin (29/7/2019).
Disinggung tidak dipangkasnya anggaran Sekretariat DPRD Provinsi Lampung sebesar Rp10 miliar, ia mengatakan hal itu menyesuaikan dengan kebutuhan. ”Terkait anggaran sekeretariat akan dilihat sesuai kebutuhan,“ jelasnya. (*)
